Mahar Rp 3,5 Miliar, Nasdem: Jika Ada, Pasti Akan Kita Tindak

 

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari atau biasa dipanggil Tobas menegaskan bahwa Nasdem tidak pernah minta mahar kepada bakal calon anggota legislatif (caleg) di seluruh Indonesia.

Tobas mengatakan, Partai Nasdem tidak memiliki kebijakan untuk meminta mahar dari para bakal calegnya.

Adapun tudingan mahar ini diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu Husen Ibrahim. Ia mengaku diminta mahar Rp 3,5 miliar jika mau pindah ke nomor urut dua di pemilihan calon anggota legislatif (Pileg) 2024.

"Hal tersebut tidak benar. Partai Nasdem tidak pernah meminta mahar kepada calegnya. Jika pun ada, siapa, tinggal disebutkan. Kita pasti akan tindak. Yang jelas, tidak pernah ada satu kebijakan pun dari partai untuk meminta mahar," ujar Tobas saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Tobas mengungkapkan, Nasdem sudah mengikuti pemilu pada tahun 2014 dan 2019, di mana kebijakan mahar tersebut tidak pernah ada.

Ia lantas menekankan bahwa oknum yang meminta mahar pasti akan ditindak tegas oleh Nasdem.

"Jikapun ada oknum yang melakukan perbuatan yang terlarang tersebut, pasti akan kita tindak. Nah, oleh karena itu, buat kita, kita merasa bahwa tidak ada mahar. Dan jika ada kita akan tindak," katanya.

Sementara itu, terkait informasi adanya kader Nasdem di Indramayu yang mencopot atribut partai, Tobas mengaku akan menelusurinya.

Terlebih lagi, menurut dia, bakal caleg di Indramayu tersebut sudah pindah ke partai lain. Tobas lantas mencium aroma politis.

"Oleh karena itu, maka sebenarnya yang dilakukan yang kita bisa menilai sendiri ketika sudah berpindah partai, setelah berpindah partai kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti ini," kata Tobas.

Sebelumnya, kader Partai Nasdem di Indramayu, Jawa Barat, mencopot sejumlah atribut Partai Nasdem.

Dari video Kompas TV, tampak para kader melempar seragam, serta merobek spanduk dan stiker bergambar pimpinan Nasdem. Kemudian, mereka berteriak menyatakan keluar dari Partai Nasdem.

Diketahui bahwa kericuhan itu terjadi di Kantor DPD Partai Nasdem Indramayu pada 11 Juni 2023.          

Kericuhan bermula dari Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu, Husen Ibrahim, yang kecewa karena dijanjikan berada di posisi nomor 1 di dapil 8 untuk Pileg 2024.

Padahal, kata Husen, ia sebelumnya dijanjikan oleh Ketua DPW Jabar VII mendapatkan nomor urut 1.

"Kami menagih janji ketua DPW bahwa Jabar VIII untuk pencalegan DPR. Kami dijanjikan nomor urut 1, tetapi sampai sekarang tidak menjadi kenyataan. Dari bocoran, kami diposisikan nomor urut 3," kata Husen.

Husen mengaku, ia malah dimintakan mahar lebih dari Rp 3,5 miliar apabila mau pindah ke nomor urut 2.

"Saat kami mempertanyakan masalah nomor urut 3, DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindah ke nomor urut 2 dengan catatan Rp 3,5 miliar harus disiapkan sebagai kompensasinya," ujarnya.

Imbasnya, pendukung Husen mundur massal dari Partai Nasdem. Mereka kecewa dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem.

copas dari https://nasional.kompas.com/read/2023/06/13/16411591/bantah-soal-mahar-rp-35-miliar-nasdem-jika-ada-pasti-akan-kita-tindak