Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang tak tepat guna. Salah satunya, terkait
anggaranstunting.
Jokowi mengungkap, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting
senilai Rp 10 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, mayoritas justru
digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.
“Contoh, ada anggaran stunting, 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa 10
miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein,
sayuran,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan
Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
“Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri (Menteri Dalam
Negeri), coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas Rp 3
miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla
Rp 2 miliar,” tuturnya.
Jokowi mengatakan, anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak
dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan
lainnya.
Sebab, bahan-bahan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,
bukannya rapat atau perjalanan dinas.
“Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus
diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk
lain-lainnya itu 2 miliar, yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan,
daging, sayur, berikan ke yang stunting,” ujar Jokowi.
Contoh lainnya, kata Jokowi, ada wilayah yang menganggarkan Rp 2,5 miliar
untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, dari jumlah itu, sebanyak Rp 1,9 miliar dipakai untuk honor pegawai
dan perjalanan dinas. Hanya sekitar Rp 600 juta yang digunakan untuk
pengembangan UMKM secara konkret.
“Itu nanti sisanya yg 0,6 miliar, yang 600 juta itu nanti juga masih
muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd,
enggak konkret,” kata Jokowi.
“Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk
marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu, untuk pameran,
jelas,” katanya.
Selain itu, Jokowi mengungkap, ada pula suatu daerah yang mengalokasikan Rp
1 miliar untuk membangun dan merehabilitasi balai.
Mestinya, kata dia, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk
rehabilitasi. Namun, fakranya, sebanyak Ro 734 juta atau 80 persen justru
dipakai untuk honor pegawai, rapat, dan perjalanan dinas.
“Ini sudah enggak bisa lagi, Bapak Ibu sekalian,” kata kepala negara.
Untuk mengatasi persoalan ini, Jokowi menyebut, dibutuhkan peran Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP diminta serius mengawasi
penganggaran dan penggunaan APBN serta APBD di lingkungan pemerintah pusat
maupun daerah.
Presiden berpesan agar pengawasan difokuskan pada orientasi hasil. Dia
ingin, alokasi APBN dan APBD lebih tepat guna ke masyarakat, bukan malah
fokus ke rapat atau perjalanan dinas.
“Jika tidak diawasi, hati hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat
dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi kita turun ke
bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak?” tutur mantan Wali
Kota Solo itu.
copas dari
https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/16171521/geramnya-jokowi-anggaran-stunting-rp-10-miliar-dipakai-rapat-dan-perjalanan
No comments:
Post a Comment