8 Juta Lahan HGU Tak Terpetakan Picu Konflik Agraria

KPK - HGU

 

Baca Juga :PPATK Transaksi Mencurigakan Tembus Rp183 Triliun

Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat merugikan keuangan negara, merusak moralitas dan demokrasi, serta membahayakan pembangunan ekonomi. 

Korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: Melalaikan tugas yang dibebankan, Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, Melakukan penipuan terhadap masyarakat, Melakukan penggelapan uang atau surat berharga, Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar administrasi. 

Beberapa contoh korupsi: 

·      Political bribery, yaitu korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan di bidang legislatif

·      Election fraud, yaitu korupsi yang berkaitan dengan kecurangan pemilihan umum

Baca Juga :Hakim Yustisial Edy Wibowo Diduga Terima Uang Rp3,7 Miliar

·      Corrupt campaign practice, yaitu kampanye yang menggunakan fasilitas negara

·      Mercenary corruption, yaitu menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi

Untuk mencegah korupsi, masyarakat perlu melakukan upaya pencegahan, seperti menanamkan pendidikan antikorupsi sejak dini. 

Baca Juga :8 Juta Lahan HGU Tak Terpetakan Picu Konflik Agraria

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 8,3 juta hektare lahan hak guna usaha (HGU) yang belum terpetakan. Hal itu disebut sebagai penyebab maraknya konflik di bidang agraria.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengungkapkan, berdasarkan kajian Direktorat Monitoring KPK dalam empat tahun terakhir terjadi 31.228 kasus pertanahan dengan rincian 37 persen sengketa; 2,7 persen konflik, dan 60 persen perkara. Selama periode itu juga ditemukan 244 kasus mafia tanah.

Dia mengungkap permasalah klasik sengketa agraria, yaitu tumpang tindih HGU. Lewat kajian ‘Pemetaan Korupsi Layanan Pertanahan Tahun 2022’, KPK menemukan sengketa terjadi karena proses sertifikat luas HGU di Indonesia masih banyak yang belum terpetakan (landing).

"Sertifikat HGU yang belum terpetakan mencapai 1.799 sertifikat dengan luas mencapai 8,3 juta hektare,” kata Gufron dalam keterangannya, Rabu (4/1/2023) malam kemarin.

Baca Juga :Hakim Yustisial Edy Wibowo Diduga Terima Uang Rp3,7 Miliar

Dijelaskannya, hal itu dipicu pengukuran tanah sebelumnya masih menggunakan koordinat lokal (berdasarkan tanda alam), belum menerapkan sistem proyeksi TM-3 (turunan sistem koordinat Universal Transverse Mercator), dan terbitnya SK penetapan Kawasan hutan dan Perda RTRW kawasan hutan setelah HGU terbit.

"Fakta ini didapati setelah KPK melakukan analisis data terhadap 299 berkas layanan HGU tahun 2021 dari Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan mulai dari pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan di 25 provinsi. Pada saat yang sama KPK juga melakukan pengujian standar layanan Service Level Agreement (SLA)," tutur Gufron.

Selama ini banyak terjadi kasus atas satu bidang tanah terbit beberapa sertifikat. Kemudian dilaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat konflik terjadi, kata Gubron, BPN pihak yang berwenang seolah lepas tanggung jawab dan konflik kemudian bergulir di pengadilan.

class="MsoNormal" style="line-height: 120%; margin-bottom: 11pt; text-align: justify;" > "Ketika ada masalah seakan-akan penyelesaiannya di pengadilan, yang semestinya negara itu profesional mengatakan mana yang benar dan salah. Seakan-akan tidak mau ambil risiko dan rakyat yang berjuang sendirian. Kami berharap ada perbaikan dari teman-teman BPN,” ujarnya menambahkan.

copas dari https://www.suara.com/news/2023/01/05/075845/kpk-temukan-8-juta-lahan-hgu-tak-terpetakan-picu-konflik-agraria-saat-terjadi-masalah-bpn-seolah-lepas-tangan