Partai Buruh dan organisasi serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa
pada Senin (5/6/2023) besok di depan Kantor Mahkamah Konstitusi MK) dan Istana Negara.
Menurut Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal, aksi ini melibatkan ribuan buruh se-Jabodetabek. Melibatkan 4 konfederasi
besar, 60 federasi, serikat petani, dan berbagai elemen kelas pekerja yang
lain.
“Aksi ini dilakukan bertepatan dengan sidang kedua uji formil judicial
review terhadap omnibus law UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Jadi isu
utama yang akan kami usung adalah Cabut omnibus law UU Cipta Kerja,” ujar
Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (4/6/2023).
Selain menyuarakan Cabut UU Cipta Kerja, dalam aksi 5 Juni para buruh juga
akan menyuarakan tolak RUU Kesehatan.
“Terkait dengan penolakan terhadap RUU Kesehatan, beleid ini berpotensi
menyebabkan komersialisasi terhadap layanan kesehatan. Di mana RUU ini
mengatur mengenai urun biaya. Jadi ada beberapa penyakit yang biayanya tidak
sepenuhnya ditanggung BPJS Kesehatan, yang tentunya akan memberatkan pasien.
RUU Kesehatan hanya melindungi rumah sakit dan membuka ruang komersialisasi
medis,” ujar Said Iqbal.
Di samping itu, lanjut Said Iqbal, hal lain yang dipersoalkan dari RUU
Kesehatan adalah menempatkan BPJS di bawah kementerian. Padahal seharusnya,
jaminan sosial langsung di bawah presiden. Karena dana BPJS adalah uang
buruh dan rakyat, bukan dana APBN yang bisa dikelola kementerian.
Seruan ketiga yang diusung dalam aksi ini adalah Cabut Permenaker No 5
Tahun 2023 yang memperbolehkan pengusaha memotong upah hingga 25 persen. Di
mana Permenaker ini sudah memakan korban, karena ada pengusaha yang memotong
upah buruh sebesar 25%.
Adapun isu terakhir adalah yang diangkat adalah sahkan RUU Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Menurut Said Iqbal, empat isu tadi adalah terkait dengan isu perburuhan.
Sedangkan terkait dengan isu politik, yang akan diangkat adalah revisi
parliamentary threshold 4 persen dari suara sah nasional harus juga dimaknai
4 persen dari jumlah kursi DPR RI, dan cabut presidential threshold 20
Persen.
“Inilah yang membedakan Partai Buruh dengan partai yang lain. Kami adalah
partai yang bekerja harian. Mau ada pemilu atau tidak, Partai Buruh selalu
bersama dengan buruh, petani, dan nelayan. Karena itu, isu perburuhan dan
isu partai selalu seiring sejalan,” tegasnya.
Setelah aksi tanggal 5 Juni, Partai Buruh mengorganisir aksi bergelombang
di berbagai provinsi. Misalnya, 6 Juni aksi di Kantor Gubernur Banten, 7
Juni di Kantor Gubernur Jawa Tengah, 14 Juni di Kantor Gubernur Jawa
Timur.
Seterusnya, aksi akan dilakukan di Medan – Sumatera Utara, Banda Aceh -
Aceh, Batam – Kepulauan Riau, Bengkulu, Pekanbaru, Bandar Lampung,
Samaranida – Kalimantan Timur, Banjarmasin – Kalimantan Selatan, dan
Pontianak – Kalimantan Barat.
Aksi juga akan dilakukan di Makassar – Sulawesi Selatan, Morowali –
Sulawesi Tengah, Konawe – Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Bergeser di
Indonesia Timur, aksi di Jayapura, Manokwari di Papua Barat, dan Sorong di
Papua Barat Daya, termasuk di Mataran - NTM.
“Aksi bergelombang akan dimulai tanggal 5 Juni hingga 20 Juli 2023,”
tegasnya.
Copas dari
https://www.suara.com/news/2023/06/04/121201/besok-ribuan-buruh-bakal-kepung-mk-dan-istana-negara-ini-pemicunya
No comments:
Post a Comment